“Kami tidak tutup mata. Kalau kami tidak berjuang, maka pendonor dana ini, Word Bank kalau tidak selesai Desember 2022, maka dananya akan ditarik,” ujarnya dalam pertemuan itu.
Karena itu, pekan depan BPBD Sulteng bersama Bappeda, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BL2P), BPBD kabupaten kota akan kembali menggelar apat membahas perkembangan pembangunan huntap yang dibangun PUPR maupun pihak lain.
Diketahui, salah satu masalah pembangunan huntap untuk penyintas bencana 28 September 2018 adalah ketersediaan lahan.
Kecuali Sigi yang memiliki lahan luas di Pombewe. Tapi, di Kabupaten Donggala pembebasan lahan di wilayah Pantai Barat untuk dibangun huntap sampai saat ini belum tuntas.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sulteng sempat mengalokasikan dana pembebasan lahan huntap di Pantai Barat, Donggala sebesar Rp11,5 miliar pada tahun 2021.
Namun, dana tersebut tidak terealisasi. Pemprov Sulteng berkilah Pemerintah Kabupaten Donggala tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk mencairkan dana bantuan tersebut.
Begitu juga anggaran pembebasan lokasi huntap Petobo sebesar Rp10 miliar dari Pemprov Sulteng, tidak terealisasi.
Hal ini terjadi karena ada permintaan dari Aliansi Masyarakat Petobo untuk lokasi Huntap Petobo dilakukan dengan skema LC melalui BPN Kota Palu. RED
