ReferensiA.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengakui dana pembebesan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) di Pantai Barat, Donggala sebesar Rp11,5 miliar, tidak terealisasi.
Dana pembebasan lahan huntap Donggala sebesar Rp11,5 miliar itu seyogyanya cair sejak 2021 silam, namun sampai sekarang tidak dapat dipenuhi. Padahal, anggaran itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan huntap bagi penyintas bencana alam 28 September 2018.
Humas Pemprov Sulteng dalam keterangan resmi, Sabtu 16 September 2022, menjelaskan alasan belum terealisasinya anggaran Rp11,5 miliar tersebut.
Diungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Donggala tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk mencairkan dana bantuan tersebut.
“BPKAD Provinsi Sulteng sudah cukup mengarahkan terkait kelengkapan dokumen administrasi dimaksud untuk dijadikan dasar pembayaran. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pemkab Donggala tidak kunjung dapat melengkapi persyaratan administrasi tersebut sehingga tidak dapat dibayarkan,” begitu pernyataan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam siaran pers Humas Pemprov Sulteng yang disampaikan oleh Kabag Humas, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Adiman, 17 September 2022.
Pemkab Donggala dianggap tidak serius mengurus pencairan anggaran tersebut. Karena itu, Pemkab Donggala tidak boleh menyalahkan pihak lain.
“Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura meminta kepada bupati dan walikota mari berkolaborasi dan bersama-sama untuk membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan lebih sejahtera,” katanya.
Komitmen Prioritaskan Dampak Bencana
Adiman menegaskan, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Mamun Amir berkomitmen untuk menyelesaikan dampak bencana 28 September 2018 .
