ReferensiA.id- KPU Kota Palu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) mitigasi potensi pelanggaran penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024. Bertempat di Kecamatan Palu Selatan, Sabtu 27 Juli 2024.
Peserta kegiatan terdiri dari ketua dan anggota PPK dan PPS se-Kota Palu, sejumlah 178 orang.
Kegiatan yang dimoderatori oleh anggota KPU Kota Palu Iskandar Lembah dan Haris Lawisi berlangsung sejak pagi sampai sore hari.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Palu Haris Lawisi menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memastikan risiko pelanggaran dapat diminimalisir bahkan tidak ada lagi, caranya dengan menambah pengetahuan badan adhoc atas potensi pelanggaran administrasi, pidana, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya.
Narasumber yang dihadirkan antara lain berasal dari institusi Kejaksaan Negeri diwakili oleh Inti Astutik sebagai Kasi Pidum.
Dalam paparannya, Inti Astutik menyampaikan tentang kerawanan tindak tentang pidana pemilihan antara lain, politik uang, memberikan suara lebih dari satu kali dan atau mengaku dirinya sebagai orang lain, membaut tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak pasangan calon.
Kerawanan pidana juga terjadi bila menyebabkan suara pemilih tidak bernilai atau suara peserta pilkada bertambah atau berkurang, menyebabkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi, kampanye hitam, kampanye di tempat ibadah, memfitnah, hasut, menghina, kampanye di luar jadwal, pemalsuan dokumen, perusakan alat peraga kampanye, menggangu keamanan dan keterlibatan atau menggagalkan kegiatan pemungutan suara, merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel bagian dari kerawanan pidana pilkada.
Narasumber dari Polresta Palu Romy S Gafur selaku Kabag Ops Polresta Palu memaparkan materi Sasaran Operasi Mantap Praja Tinombala.
