ReferensiA.id- Anggota Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025 – 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut membahas sejumlah agenda strategis nasional, di antaranya penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi Prolegnas, serta pandangan fraksi atas RUU perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menanggapi agenda pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Nilam Sari Lawira menilai arah kebijakan nasional ke depan harus memberi perhatian lebih besar terhadap pemerataan pembangunan daerah, khususnya kawasan timur Indonesia termasuk Sulawesi Tengah.
Menurutnya, Sulawesi Tengah saat ini berada pada momentum penting pertumbuhan ekonomi melalui sektor hilirisasi industri, pertanian, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.
“Kebijakan fiskal nasional ke depan harus mampu menjawab kebutuhan daerah-daerah berkembang seperti Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi penguatan sektor pendidikan, riset, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan akses layanan pendidikan hingga wilayah terpencil,” ujar Nilam Sari Lawira.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, pemuda, olahraga dan perpustakaan, Nilam menekankan bahwa investasi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung agenda besar nasional menuju Indonesia Emas.
