ReferensiA.id- Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, menilai penguatan sistem keuangan nasional perlu diikuti dengan keberpihakan terhadap daerah-daerah yang sedang tumbuh pesat seperti Sulawesi Tengah (Sulteng).
Hal itu diutarakan oleh Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
Rapat Paripurna tersebut membahas dua agenda strategis nasional, yakni pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Nilam Sari Lawira, kedua agenda tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah-daerah, termasuk Sulawesi Tengah.
“Penguatan sektor keuangan nasional harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku UMKM, petani, nelayan, pelaku ekonomi kreatif, hingga generasi muda yang sedang membangun usaha. Regulasi yang kuat harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Nilam.
Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat investasi yang tinggi, Sulawesi Tengah memerlukan dukungan ekosistem pembiayaan yang sehat agar pertumbuhan industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027, Nilam berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan daerah, khususnya wilayah-wilayah yang masih menghadapi tantangan ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas SDM.
