ReferensiA.id- Ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah membayangi praktik pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan Kabupaten Morowali. Otoritas kehutanan bersama pemerintah daerah kini memperketat pengawasan serta mengingatkan warga agar tidak nekat menduduki kawasan hutan tanpa izin resmi demi mencegah dampak bencana ekologis.
Pengaduan sejumlah kelompok petani dari enam desa di Kabupaten Morowali ke Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait penutupan akses lahan di wilayah hutan memicu sorotan serius dari otoritas kehutanan dan pemerintah daerah.
Klaim penguasaan lahan secara sepihak di dalam kawasan hutan dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum dan berpotensi merusak tata kelola lingkungan.
Pemanfaatan kawasan hutan negara telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada pihak mana pun yang dapat secara sepihak membuka, memperluas, maupun menguasai area di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat.
Menyikapi dinamika di lapangan, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, sebelumnya telah turun langsung memfasilitasi mediasi dan mengeluarkan peringatan keras kepada warga agar menghentikan seluruh aktivitas pembukaan lahan baru di kawasan hutan.
“Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah,” tegas Iksan belum lama ini.
Senada dengan pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Sulteng bersama Tim Terpadu Perlindungan dan Pengamanan Hutan juga telah menggelar sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) di Morowali pada awal November lalu.



















