Langkah strategis di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Tengah tersebut menegaskan penyelesaian masalah agraria harus berjalan melalui jalur verifikasi legalitas dan pemulihan ekonomi yang sah, bukan dengan membenarkan pendudukan kawasan hutan secara ilegal.
Pemerintah provinsi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Polda Sulawesi Tengah terhadap terduga pelaku perambahan dan perusakan fasilitas.
Sebelumnya, Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan pembukaan kawasan hutan tanpa izin resmi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan adalah tindakan melanggar hukum yang membawa dampak bencana bagi masyarakat luas.
“Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujar Ali Bahri.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak nekat atau ngotot membuka maupun menduduki kawasan hutan secara ilegal karena konsekuensi hukumnya sangat berat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), setiap orang yang melakukan perambahan, penebangan, atau kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dapat dijerat hukuman pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta pidana denda mulai dari Rp500 juta hingga miliaran rupiah.
Lebih lanjut, apabila pembukaan lahan hutan tersebut dilakukan dengan cara membakar, pelaku juga terancam jerat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.



















