Sementara itu, dari sisi pengelolaan wilayah di Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk selaku pemegang PPKH menjalankan kewajiban mandat undang-undang untuk menjaga, mengawasi, serta melaporkan dugaan aktivitas perambahan kepada instansi berwenang.
Pihak perusahaan memastikan tetap terbuka berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas PKA guna mendukung proses verifikasi lahan secara objektif, dengan membedakan antara kebun produktif yang telah terdata sebelum batas waktu pengakuan (cut-off date) dan praktik pembukaan lahan baru yang melanggar hukum.
Melalui penegakan aturan yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan pemegang izin resmi, perlindungan fungsi ekologis hutan di Kabupaten Morowali diharapkan tetap terjaga demi keselamatan generasi mendatang. ***



















