Namun, di tengah tingginya ancaman bencana, ekspansi pertambangan dan pembangunan kawasan industri justru terus mengalami peningkatan. Pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan, pembangunan jalan industri, smelter, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive dianggap mempercepat laju deforestasi sekaligus meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Dalam perspektif keadilan ekologis, kondisi tersebut merupakan bentuk externalization of risk, yaitu ketika biava sosial, Kesehatan dan lingkungan dari aktivitas industri dialihkan kepada masyarakat, sementara keuntungan ekonomi dinikmati oleh segelintir orang.
“Berbagai program nasional belum mampu menjawab kebutuhan ril masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program tersebut lebih berorientasi pada pencapaian target administratif dibandingkan penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat,” Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah menyoroti program pemerintah.
Mereka memaparkan data Lembaga penelitian ekonomi Celios yang telah merilis hitungan potensi kerugian dari food waste MBG se-Indonesia. Berdasarkan skenario minimal terjadi kerugian Rp622 millar per minggu akibat makanan yang terbuang dari 62 juta porsi MBG, dan skenario maksimal sebesar Rp1,27 triliun per minggu.
Menurut mereka, besarnya kerugian tersebut setara dengan pembayaran luran BPJS Kesehatan bagi sekitar 15,5-31,6 juta jiwa selama satu bulan penuh.
“Di tingkat desa, sebagian besar sumber daya pemerintah desa mulai diarahkan untuk mendukung implementasi program nasional, sementara kebutuhan lokal yang lebih mendesak justru berpotensi terabaikan,” tegasnya.
Pada saat yang sama, masyarakat masih menghadap tingginya angka stunting, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, mahalnya biaya listrik, pemadaman listrik yang masih terjadi di berbagai wilayah, serta kenaikan harga kebutuhan pokok.
