ReferensiA.id- Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin, 28 April 2025.
Salah satu agenda rapat adalah membahas progres pelaksanaan program kerja dan dukungan anggaran BPS tahun anggaran 2025.
Efisiensi dan penyesuaian anggaran berdampak pada sejumlah kementerian dan lembaga, tidak terkecuali BPS.
Penyesuaian anggaran ini berkonsekuensi pada terhambatnya penyelenggaraan sejumlah kegiatan penting pada BPS, seperti Survei Penduduk Antar Aensus (SUPAS) 2025, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2025, dan Sensus Ekonomi 2026.
Olehnya, Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira berharap agar BPS menjadikan situasi saat ini sebagai momentum sekaligus cambuk untuk melaksanakan dua agenda penting untuk segera dijalankan.
Pertama, memformulasikan langkah-langkah mitigasi secara koheren khususnya dalam kerangka menjaga kapasitas BPS untuk tetap mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam memberikan layanan publik berupa data kepada para pemangku kepentingan terkait.
Kemudian, sebagai kelanjutan dari langkah mitigasi tersebut menjadi landasan penting untuk membangun ekosistem data dan statistik yang lebih integratif.
“Dan sekali lagi, kami di Komisi X dapat memahami kehendak BPS untuk mengajukan relaksasi agar kegiatan-kegiatan penting tersebut tetap dapat diselenggarakan,” katanya.
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem itu, langkah ini tidak saja antisipatif namun sekaligus bernilai strategis ke depannya — yang salah satu dampaknya justru adalah efisiensi yang lebih bermakna dan berjangka panjang.
“Sejujurnya, saya menilai bahwa masalah inefisiensi justru berakar pada belum terbinanya ekosistem data statistik secara padu dan menyeluruh. Inilah akar pemborosannya menurut saya,” ujar politisi asal Sulawesi Tengah itu.
