Selain itu, pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan dari perambahan dan pembukaan lahan baru.
Mekanisme penyelesaian tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas area garapan ataupun membenarkan aktivitas baru di dalam kawasan hutan.
Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, Vale Indonesia mendorong terbentuknya mekanisme penyelesaian kawasan hutan yang berbasis data, dapat diverifikasi, dan memberikan kepastian bagi para pihak.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kawasan hutan, mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat, serta memperkuat keberlanjutan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali. ***
