ReferensiA.id- Front Rakyat Advokasi Sulteng (FRAS) menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Ma’min Amir yang terkesan memihak perusahaan dibandingkan masyarakat kecil di daerah ini.
Pada Kamis, 13 Juni 2024 sore, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir, memfasilitasi pertemuan rapat penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA).
Dalam pertemuan tersebut Wagub Sulteng menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah oleh oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme. Ia juga menyampaikan bahwa setiap stakeholder memiliki kewajiban untuk menjaga serta menciptkan keamanan dan ketertiban.
Pertemuan ini juga ikut dihadiri oleh pimpinan perusahaan PT ANA, Bupati Morowali Utara Delis Hehi, Dirkrimsus Polda Sulteng, Kasi Ops Kasrem, Pejabat Kanwil ATR/BPN Sulteng dan Ridha Saleh selaku Tenaga Ahli Gubernur Sulteng.
Dari penyampaian Wagub Sulteng itu, Front Rakyat Advokasi Sulteng (FRAS) menyebut Wakil Gubernur Sulteng Ma’mun Amir tidak paham soal konflik yang tengah berlangsung di Sulteng.
“Bahwa kemudian sekelas Wakil Gubernur juga harusnya memberikan perhatian dan keprihatinan yang lebih ke rakyat kecil, bukan malah menjadi tameng yang pasang badan buat korporasi yang jelas-jelas melakukan praktik buruk di lapangan,” tegas Koordinator FRAS Eva Bande, Jumat 15 Juni 2024 malam.
“Terkhusus PT ANA misal, perusahaan ini jelas-jelas beroperasi secara illegal dalam kurun waktu hampir dua dekade, dan tidak mendapatkan respons secara serius dari pemerintah Provinsi Sulteng, termasuk sejak kepemerintahan Gubernur Rusdi Mastura dan Wagub Ma’mun Amir, tidak ada langkah konkret pemberian sanksi tegas terhadap PT ANA yang melakukan praktik illegal, melanggar aturan yang berlaku plus memenjarakan dan mengintimidasi secara terus menerus petani-petani kecil di Morowali Utara,” jelas dia.
