Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola Ingatkan Pemda Sulteng Agar BUMD Dikelola Profesional

Komisi II DPR RI
Ist

ReferensiA.id- Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dinilainya belum menunjukkan performa maksimal.

Hal itu disampaikan Longki saat ikut dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu, 7 Mei 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu itu, Komisi II DPR RI yang dipimpin M Rifqinizamy Karsayuda berdialog dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A Lamajido, serta para kepala daerah se-Sulteng. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, juga turut hadir.

Baca Juga:  Kepala BPBD Sulteng Haris Kariming Meninggal, Dikebumikan di Kampung Halamannya

Longki mengungkapkan bahwa stagnasi BUMD bukan hal baru. Bahkan sejak dirinya menjabat sebagai gubernur, berbagai program BUMD banyak yang gagal terealisasi.

“Waktu saya masih Gubernur, BUMD banyak yang hanya sekadar wacana, tak ada yang benar-benar jalan. Saya sampaikan ke Pak Gubernur, ini perlu jadi perhatian serius. BUMD harus dibenahi dan dikelola oleh tenaga profesional,” ujar Longki yang dua periode menjabat Gubernur Sulawesi Tengah itu dengan tegas.

Baca Juga:  Akbar Tanjung Dukung Sulteng Tuan Rumah Munas KAHMI

Tak hanya BUMD, mantan orang nomor satu di Sulteng itu juga menyinggung soal manajemen Bank Sulteng yang menurutnya perlu diperkuat dengan kehadiran SDM profesional di bidang perbankan.

“Bank Sulteng harus diisi oleh orang-orang yang paham betul soal dunia keuangan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, mengakui tantangan yang dihadapi BUMD dan menyebut pihaknya sudah mulai mengambil langkah pembenahan.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Hari Ini 20 Februari 2023, Peringatan Dini BMKG untuk 6 Wilayah

“Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Sulteng. Kami ingin memastikan keberadaan mereka benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Anwar.

Ia juga menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas untuk mendorong kinerja BUMD dan BLUD.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *