Iklan HUT Morowali PT Vale

Pemkab Banggai dan OJK Sulteng Bahas Optimalisasi TPAKD

OJK Sulteng
Perwakilan OJK Sulteng menemui Wakil Bupati Banggai Farqanuddin, untuk membahas optimalisasi TPAKD di daerah itu. / Ist

ReferensiA.id- Wakil Bupati Banggai Farqanuddin, menerima kunjungan audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di Kantor Bupati Banggai, Selasa 6 September 2022. Hadir dalam pertemuan tersebut, Andri Arsasi selaku Wakil Kepala OJK Sulteng.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai. Andri Arsasi menyampaikan pencapaian dan upaya optimalisasi program TPAKD Kabupaten Banggai.

Baca Juga:  Upaya Pengembangan Ekonomi Pasca Pandemi di Poso Diperkuat

Adapun program unggulan saat ini yaitu Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) pada penyaluran kredit sektor pertanian padi dan jagung melalui BPD Sulawesi Tengah dengan pencapaian penyaluran kredit sebesar Rp6,8 miliar kepada 280 debitur.

“Kami berharap, keberadaan TPAKD di Kabupaten Banggai dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Banggai,” ujar Andri Arsasi.

Baca Juga:  Komitmen Satu Dasawarsa OJK, Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Dalam kaitan ini, kata dia program kerja TPAKD diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah serta mendukung program kerja Pemkab Banggai, tidak hanya pada penyaluran sektor pertanian tapi juga pada sektor lainnya.

“Selain itu, TPAKD Kabupaten Banggai juga kami harap dapat menjadi percontohan bagi Kabupaten lain yang akan segera membentuk TPAKD” ujarnya.

Baca Juga:  OJK Sulteng Imbau Masyarakat Waspadai Trading Ilegal, Termasuk Binomo?

Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin memberi apresiasi dan menyambut baik dukungan OJK dalam optimalisasi TPAKD di Kabupaten Banggai.

Furqanuddin menjelaskan, upaya perluasan akses keuangan masyarakat tidak dapat dilakukan sendirian. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan dapat dicapai dengan sinergi antara pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, OJK dan pelaku usaha jasa keuangan, serta akademisi.