Menanggapi hal tersebut, Longki Djanggola mengapresiasi atas kebijakan dan berbagai masukan yang telah diungkapkan Gubernur Anwar Hafid.
Ia menyatakan dukungannya atas pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Provinsi Sulawesi Tengah dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan menyelesaikan konflik agraria di Sulawesi Tengah secara efektif dan efisien.
Terkait persetujuan teknis untuk merotasi pejabat, Longki Djanggola menyampaikan opsi solusi yang dapat dipertimbangkan, dengan mendelegasikan kewenangan kepada BKN Regional Makassar untuk mengelola usulan rotasi jabatan di wilayah timur Indonesia.
Pendelegasian ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah timur dengan memastikan bahwa rotasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Adapun kehadiran Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola dalam rangka masa reses di Sulteng. Turut hadir dalam pertemuan Karo Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng Eddy Nicolas Lesnusa serta Tenaga Ahli DPR RI yakni Jafar G.Bua, Ibrahim, Fahrianto dan Naraya. ***
