“Seluruh kebutuhan disusun sejak awal agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan terarah,” kata Sunandar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum DPRD Banten Ibud Sihabudin memaparkan sejumlah program digitalisasi dan kerja sama media yang telah dijalankan.
Menurutnya, DPRD Banten telah menerapkan sistem digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir dan menjalin kerja sama dengan media nasional guna memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.
Ia pun menambahkan jumlah pengikut atau followers media turut menjadi salah satu indikator dalam menentukan efektivitas publikasi informasi kelembagaan.
Beberapa program unggulan DPRD Banten yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut di antaranya program “DPRD Sapa Warga”, program pengawasan, serta “Parlemen School”.
Selain itu, pihak sekretariat DPRD Banten juga menjelaskan mekanisme pengelolaan anggaran yang dimulai sejak pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).
Seluruh kebutuhan anggaran, kata dia, disusun dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan (SHS).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD Sulawesi Tengah.
Ia pun menegaskan meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, aspirasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap seluruh aspirasi masyarakat tetap dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun. ***
