ReferensiA.id- Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Ronald Gulla, mewakili Ketua DPRD menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi, bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 11 Mei 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas melalui pendidikan anti korupsi sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, Ronald Gulla menyampaikan kehadiran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Menurutnya, panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian dari proses pembelajaran agar para siswa dapat lebih jauh mengenal dan memahami korupsi sebagai tindakan yang tidak benar serta bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.
“Pendidikan anti korupsi penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjauhi segala bentuk tindakan korupsi,” ujarnya.
Sementara terkait inflasi, Ronald menegaskan pengendaliannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait.
“Upaya pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. ***
