Selain urgensi pembentukan, Muhammad Wartabone juga menguraikan secara jelas dan dan logis mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta tujuan yang akan diwujudkan dari pemekaran Kabupaten Parimo dalam diskusi pakar.
Diskusi dihadiri perancang UU, peneliti, dan tenaga ahli dari Badan Legislasi DPR RI, terkait penyusunan NA dan Draft RUU tentang pemekaran Kabupaten Parimo di Sulteng, sebagaimana diminta Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Lidya Suryani Widayati.
Satu pembicara lainnya dalam kegiatan tersebut adalah Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan. RED
