ReferensiA.id- Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, merespons positif rencana pemerintah menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu lewat Sekolah Rakyat di daerah, khususnya daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI baru saja menggelar rapat dengar pendapat bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus pada Senin, 19 Mei 2025.
Rapat dengar pendapat tersebut membahasa sejumlah agenda, antara lain rencana program Sekolah Rakyat Kemensos dan program KemendesPDT terkait Pendidikan di Desa dan Daerah Tertinggal.
Usai rapat, Nilam Sari Lawira yang merupakan Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut progran Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif yang dapat mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif.
“Kita semua berharap agar kesenjangan pendidikan, di daerah khususnya, dapat teratasi. Semua anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Masalah yang kita hadapi saat ini kesenjangan kualitas pendidikan masih sangat besar, khususnya di daerah 3T,” ujar Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah itu.
Dia berharap, di tengah keterbatasan anggaran dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah tidak memperburuk kondisi pendidikan di daerah. Kerja sama dan perhatian semua pihak dibutuhkan.
“Program Sekolah Rakyat kita harapkan bisa jadi salah satu solusi untuk memangkas kesenjangan kualitas pendidikan di daerah. Saya sebagai perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah di DPR RI tentu berharap program ini juga bisa menyelesaikan sebagian masalah pendidikan di sana,” katanya.
