ReferensiA.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan agar penyusunan APBD 2023 diarahkan sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional.
“Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja) disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut,” ujar Menkeu dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 16 Juni 2022, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada Jumat 17 Juni 2022.
Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.
Menkeu menyampaikan, pihaknya juga fokus pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah.
Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu 11 tahun seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya.
“Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar Rp450 triliun, sekarang sudah Rp770 triliun,” kata Menkeu.
Sri Mulyani juga menekankan perlunya perbaikan pada komposisi serta percepatan realisasi anggaran belanja daerah.
“APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat,” ujarnya.
Selain itu, Menkeu juga meminta pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas penganggarannya secara lebih tepat dan akuntabel.
Menkeu menegaskan, pihaknya siap membantu dan bekerja sama dengan pemda dalam menyelesaikan permasalahan keuangan daerah.
