RUU HKPD Siap Diparipurnakan

IMG 20211124 093213
Sri Mulyani Indrawati. / kemenkeu.go.id

ReferensiA.id – Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk meneruskan pembahasan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di sidang paripurna.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah pada Selasa 23 November 2021, menurut siaran pers yang disadur dari laman resmi Kementerian Keuangan.

“Atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan RUU di tingkat panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I pada hari ini,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada kesempatan itu.

“Pengaturan dalam RUU HKPD ini diharapkan akan menjadi momentum untuk memperkuat peran pemerintah daerah yang secara bersama-sama dengan pemerintah pusat bersinergi untuk mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,” katanya.

Menkeu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU HKPD, Kementerian/Lembaga yang terkait, serta kepada DPD RI yang telah mencurahkan perhatian, memberikan masukan dan saling bekerja bersama dalam pembahasan penyusunan RUU HKPD ini.

“Kami sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini melalui berbagai macam forum group discussion yang dilakukan dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah, para akademisi, dan juga stakeholder lainnya, serta dilakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan aspirasi daerah. Ini tentu merupakan suatu proses yang sangat baik,” sambung Menkeu.

Menkeu menyebut bahwa RUU HKPD memiliki keterkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP diharapkan dapat meningkatkan peningkatan tax ratio di tingkat pusat dan pendapatan negara, yang kemudian akan juga dibagihasilkan kepada daerah di dalam bentuk transfer ke daerah. Sementara itu, dalam RUU HKPD terdapat ikhtiar untuk meningkatkan tax ratio di level daerah yang utamanya untuk meningkatkan kemandirian daerah, namun dengan tetap menjaga keseimbangan dari sisi beban masyarakat.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google NewsIklan Bawaslu Morowali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *