ReferensiA.id- Total transaksi selama program “Berani Bebas Tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB)” di Sulawesi Tengah (Sulteng) tembus Rp82.624.804.219 atau Rp82,6 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng Rifki Ananta alias Bon, Sabtu 17 Mei 2025 mengungkapkan, terhitung mulai 14 April hingga 14 Mei 2025 sebanyak 156.232 kendaraan yang dibayarkan pajaknya. Rinciannya, roda empat (R4) sebanyak 28.995 dan R2 sebanyak 128.137 kendaraan.
“Nilai nominal secara rupiah mencapai Rp82.624.804.219 yang terbagi untuk provinsi sebesar Rp50.377.311.011 dan kabupaten kota sebanyak Rp32.247.493.208,” jelas Rifki.
Ia merincikan masing-masing opsen PKB kabupaten dan kota yang disalurkan berdasarkan database aplikasi Samsat.
Yakni Banggai Rp4.128.264.553, Poso (Rp2.086.480.694), Donggala (Rp2.211.176.983), Tolitoli (Rp1.521.410.005), Buol (Rp651.893.145), Morowali (Rp2.219.785.582), Bangkep (Rp508.311.644), Parimo (Rp3.068.039.283), Touna (Rp868.828.164), Sigi (Rp2.377.945.492), Morut (Rp1.366.940.880), Balut (Rp265.021.179), dan Palu Rp11.973.395.604.
Terkait kebijakan pemutihan PKB ini, masih banyak juga masyarakat yang belum sempat melakukan pembayaran.
Oleh sebab itu, beberapa masyarakat yang belum sempat membayar pajak PKB saat kebijakan pemutihan dimulai dan sudah berakhir, meminta agar ada perpanjangan.
Alasannya karena saat pemutihan belum memiliki uang yang cukup. Dan ada pula karena lamanya antrean akibat padatnya masyarakat yang mendaftar pemutihan panjak.
“Kami berharap pak Gubernur dapat memperpanjang waktu pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Soalnya masih banyak masyarakat yang belum sempat melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan, termasuk saya karena uang baru ada, pas mau bayar sudah tutup loket akibat terlambat,” kata Nanang ditemui di pelataran Kantor Samsat Palu. ***
