Terkait prosedur teknis, Arpa meyakini perusahaan raksasa tersebut bergerak di atas koridor hukum dan perizinan yang resmi. Karena itu, ia menilai upaya menghambat pembangunan justru merugikan kepentingan bersama.
“Kalau ada yang bilang semua warga Balambano menolak, itu sama sekali tidak benar. Saya bahkan sudah sampaikan ke pihak perwakilan perusahaan, sekalipun pipa minyak itu harus melintas di atas tanah pribadi saya, saya tidak akan menuntut ganti rugi. Saya paham penentuan titik jalur seperti ini tidak dilakukan asal-asalan, pasti ada hitungan teknisnya,” tegas Arpa.
Lebih jauh, ia justru mengkhawatirkan dampak domino jika perusahaan menuruti desakan segelintir pihak untuk memindahkan rute.
Menurutnya, pemindahan rute bukan menyelesaikan masalah, melainkan memicu konflik baru di titik lain, seperti sengketa lahan atau tuntutan kompensasi baru yang tak berujung.
Sebagai informasi, proyek pipa minyak PT Vale Indonesia Tbk di Balambano ini sebelumnya memicu polemik setelah mendapat penolakan dari puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Balambano.
Kelompok tersebut menyuarakan kekhawatiran terkait potensi kebocoran pipa serta mendesak adanya transparansi dan sosialisasi yang lebih masif mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). ***
