Wagub Sulteng Minta Pemerintah Pusat Perkuat Layanan Kesehatan di Daerahnya

Wagub sulteng Reny Lamadjido
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido (kiri) menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI. / ist

ReferensiA.id- Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A Lamadjido, mendesak pemerintah pusat untuk memperkuat fasilitas kesehatan, meratakan dokter spesialis, dan mempercepat penanganan stunting di wilayahnya.

Permintaan dukungan ini disampaikan langsung saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Sulteng pada Jumat, 9 Oktober 2026, guna mengatasi ketimpangan layanan medis yang dipicu keterbatasan anggaran daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan sejumlah tantangan pembangunan kesehatan, di antaranya keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan daerah.

Ia mengungkapkan, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas, sebagian di antaranya merupakan bangunan lama yang membutuhkan renovasi agar memenuhi standar pelayanan kesehatan.

“Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” ujarnya.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sulteng Sebut Debat Kedua Calon Gubernur Positif dan Penuh Semangat

Selain puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit juga menjadi perhatian, khususnya dalam pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata.

Wakil Gubernur juga menyoroti keterbatasan dan belum meratanya dokter spesialis. Pemerintah provinsi telah mengupayakan pendidikan dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas. Saat ini, program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah telah menerima empat peserta.

Baca Juga:  Harga Minyak Goreng Turun, Warga Serbu Alfamidi

Terkait penanganan stunting, Wagub Sulteng mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan. Menurutnya, pemantauan berkelanjutan dan penguatan peran kader posyandu penting untuk mendukung intervensi gizi yang lebih tepat sasaran.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *