Calon gubernur nomor urut 2 Anwar Hafid pun menambahkan jawaban serupa. Bagi Anwar, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari LHP yang dikeluarkan oleh BPK.
“LHP yang dilakukan oleh BPK adalah salah satu instrumen tata kelola pengelolaan keuangan daerah, sehingga itu juga menjadi ukuran keberhasilan sebuah sistem penyelenggarana pemerintahan daerah,” katanya.
Mendapati jawaban itu, calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Ali pun memberikan tanggapan. Dalam tanggapannya, ia mengungkap fakta yang cukup mencengangkan.
“Mendengar penjelasan dari pasangan nomor urut 2, kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan yang baik haruslah mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK, itu salah satu indikator yang menjadi acuan kita,” ujar Ahmad Ali.
Bagi Ahmad Ali, hal ini penting untuk ditanyakan, karena Anwar Hafid pernah menjadi pejabat dan memimpin daerah.
“Sehingga kemudian indikator-indikator pengalaman dan lain-lain ini tidak bisa menjadi naratif dan sekadar konten kampanye, tapi harus dilihat kinerja para kepala daerah,” jelasnya.
“Pak Anwar pernah menjadi bupati di Morowali, sepuluh tahun kalau saya tidak salah bapak hanya dua kali WTP, selebihnya WDP (opini Wajar Dengan Pengecualian) dan Disclaimer (tidak memberikan pendapat),” ungkap Ahmad Ali.
Dia tidak ingin ke depan penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah mendapatkan status opini dari BPK kurang baik, apalagi Disclaimer.
Seperti diketahui, opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah. Sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada publik atau masyarakat.
Dalam debat, Ahmad Ali juga menegaskan soal perlunya dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk melahirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
