ReferensiA.id- DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan setiap produk hukum daerah harus bebas dari potensi diskriminasi dan tidak boleh membatasi ruang gerak warga. Komitmen ini mengemuka saat Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Rabu 11 November 2026.
Mahfud mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah menghadiri rapat yang berlangsung di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin No 35 Palu itu.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak. Kegiatan itu dihadiri pula oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Instansi terkait.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Biro Hukum Setda Sulteng Sitti Rahmawati SH MH, yang menyampaikan analisis Ranperda dari perspektif HAM.
Rapat tersebut membahas beberapa Raperda Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dengan melihat kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah agar setiap aturan yang disusun tetap memperhatikan hak, kepentingan, serta perlindungan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud Masuara menyampaikan DPRD Sulteng berkomitmen untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat.
