ReferensiA.id- Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) meluncurkan sekaligus membedah dua buku kajian kritis mengenai dampak industri ekstraktif dan sejarah konflik Poso di Kota Palu, Kamis 12 November 2026. Kegiatan yang dihadiri Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas tersebut mendapat apresiasi langsung dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan peluncuran dua buku tersebut mengangkat isu “Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS” serta “Buku Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.”
Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Anggota DPRD, Wiwik Jumatul Rofi’ah, hadir pula Baharuddin Sapii yang mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, serta Mahfud Masuara, yang mewakili Ketua Komisi I DPRD Sulteng.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo, serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ridho Alhamdi.
Turut hadir Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, David Efendi, perwakilan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Shobirin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, insan pers dari media cetak dan media online, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wiwik Jumatul Rofi’ah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku yang dinilainya penting sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan, khususnya dampak industri ekstraktif dan persoalan sosial di Sulawesi Tengah.
