Wiwik juga menekankan, pembangunan industri harus disertai tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar kawasan operasionalnya.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Menurutnya, instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memang penting, tetapi dampak sosial yang muncul akibat aktivitas industri juga harus mendapatkan perhatian serius.
Pembangunan industri harus memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan masyarakat di sekitar kawasan operasionalnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Menurut Wiwik, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.
Selain persoalan industri dan lingkungan, Wiwik turut menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai salah satu fondasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.
