Membaca Kembali Gagasan Dworkin: Hakim Bukan Pembuat Hukum

Mohammad Feir Chalifardy Na'a soal gagasan Dworkin
Mohammad Feir Chalifardy Na'a

Oleh: Mohammad Feir Chalifardy Na’a SH MH

Ronald Dworkin adalah sorang filsuf hukum yang lahir di Rhode Island, Amerika Sekirat pada 11 Desember 1931. Ia sering dipahami sebagai seorang filsuf hukum yang dikenal dengan pemikiran tentang kebebasan kepada hakim dalam membuat putusan dengan menggunakan pertimbangan moral. Menurut pemahaman ini, ketika undang-undang tidak jelas, hakim dianggap boleh meninggalkan aturan dan memilih keputusan yang menurutnya paling adil.

Dalam perkuliahan di Fakultas Hukum, pemikiran Dworkin juga sering disederhanakan melalui ungkapan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral.

Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi belum menggambarkan pemikiran Dworkin secara utuh. Dworkin memang tidak setuju jika hukum hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan tertulis dan keputusan resmi negara.

Namun, bukan berarti hakim bebas mengganti hukum dengan pendapat atau keyakinan moralnya sendiri. Sebaliknya, Dworkin justru ingin membatasi kebebasan hakim. Setiap putusan harus tetap berhubungan dengan sejarah hukum, mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu, menghormati hak para pihak, dan didasarkan pada prinsip yang memperlakukan setiap warga negara secara setara.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Kesalahpahaman ini perlu diluruskan. Jika pemikiran Dworkin hanya dipahami sebagai pembenaran atas kebebasan hakim, konsep law as integrity dapat disalahgunakan untuk membenarkan keputusan yang terlalu bergantung pada pendapat pribadi hakim. Hakim cukup menyebut istilah “keadilan substantif”, “nilai yang hidup dalam masyarakat”, atau “hati nurani”, kemudian merasa memiliki alasan untuk mengesampingkan hukum.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Padahal, Dworkin tidak menghendaki hal demikian. Pertimbangan moral memang penting dalam penafsiran hukum, tetapi pertimbangan tersebut harus berhubungan dengan keseluruhan sistem dan praktik hukum, bukan sekadar berasal dari pandangan pribadi hakim.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *