Membaca Kembali Gagasan Dworkin: Hakim Bukan Pembuat Hukum

Mohammad Feir Chalifardy Na'a soal gagasan Dworkin
Mohammad Feir Chalifardy Na'a

Menafsirkan Hukum dan Novel Berantai

Untuk menjelaskan bagaimana hakim seharusnya menafsirkan hukum, Dworkin menggunakan perumpamaan chain novel atau novel berantai.

Bayangkan sebuah novel yang ditulis oleh beberapa orang secara bergantian. Setiap penulis mendapatkan bagian cerita yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya. Ia kemudian harus melanjutkan cerita tersebut menjadi bagian berikutnya.

Penulis berikutnya memang memiliki kebebasan untuk mengembangkan cerita. Namun, ia tidak bisa begitu saja mengubah karakter utama, mengganti latar cerita tanpa alasan, atau membuat akhir cerita yang bertentangan dengan bagian-bagian sebelumnya.

Ia harus melanjutkan cerita dengan tetap memperhatikan alur yang sudah dibangun, sekaligus berusaha menghasilkan cerita yang paling baik.

Begitu pula dengan hakim. Hakim bukan sekadar pihak yang membaca dan mengulang bunyi undang-undang. Namun, hakim juga tidak bebas menciptakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri.

Setiap putusan merupakan bagian lanjutan dari perjalanan dan perkembangan hukum. Hakim boleh melakukan penafsiran, tetapi penafsirannya harus tetap memperhatikan aturan, prinsip, dan praktik hukum yang sudah berkembang sebelumnya.

Melalui perumpamaan tersebut, Dworkin ingin menunjukkan bahwa kebebasan menafsirkan dan keterikatan pada hukum bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Hakim tetap memiliki ruang untuk memberikan penafsiran, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh sejarah dan praktik hukum yang telah ada.

Dworkin juga mengakui bahwa rangkaian cerita terkadang terlalu kacau untuk dilanjutkan secara masuk akal. Apabila tidak ada penafsiran yang dapat menjelaskan sebagian besar bahan yang tersedia, penulis mungkin harus meninggalkan cerita tersebut dan memulai cerita baru.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Dalam konteks hukum, hal ini menunjukkan bahwa prinsip integritas tidak berarti hakim harus selalu memaksakan semua aturan agar terlihat saling berhubungan. Hakim tetap perlu mengakui ketika terdapat pertentangan atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat hubungan yang seolah-olah harmonis.

Konsep law as integrity menghendaki agar hakim memahami hukum sebagai satu kesatuan prinsip yang saling berhubungan. Tujuannya bukan sekadar membuat putusan terlihat rapi atau konsisten.

Hal ini penting karena negara memiliki kekuasaan untuk memaksa dan membatasi warga negara. Apabila dua perkara yang pada dasarnya sama diputus dengan prinsip yang bertentangan tanpa alasan yang jelas, negara berisiko memperlakukan warganya secara tidak setara.

Dworkin menolak praktik hukum yang tidak memiliki dasar prinsip yang jelas. Sebagai gambaran, bayangkan sebuah kebijakan yang melarang perempuan melakukan aborsi apabila mereka lahir pada tahun genap, tetapi memperbolehkannya bagi perempuan yang lahir pada tahun ganjil.

Kebijakan seperti itu mungkin saja lahir dari kompromi politik. Namun, tidak ada prinsip yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa seseorang harus diperlakukan berbeda hanya karena tahun kelahirannya.

Bagi Dworkin, integritas menuntut adanya konsistensi dalam prinsip yang digunakan negara untuk mengambil keputusan. Jadi, yang penting bukan hanya apakah putusan memiliki bunyi yang seragam, melainkan apakah perbedaan perlakuan terhadap warga negara dapat dijelaskan melalui alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara integritas dan perlindungan hak juga terlihat dalam gagasan Dworkin tentang rights as trumps. Melalui gagasan ini, ia menjelaskan bahwa hak seseorang dapat menjadi alasan kuat untuk menolak kebijakan negara yang hanya mengejar kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Namun, gagasan tersebut juga sering disalahpahami. Hak bukanlah alat yang secara otomatis mengalahkan semua kepentingan lainnya.

Maksud Dworkin adalah negara tidak boleh mengorbankan hak seseorang hanya karena kebijakan tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi mayoritas masyarakat.

Sebagai contoh, kebebasan berekspresi tidak boleh dicabut hanya karena sebagian besar masyarakat tidak menyukai pendapat seseorang.

Hak memiliki kedudukan penting karena setiap warga negara tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan bersama.

Gagasan ini berangkat dari prinsip bahwa setiap manusia berhak memperoleh perhatian dan penghormatan yang sama (equal concern and respect).

Dalam berbagai kajian mengenai Dworkin, kedudukan manusia sebagai pribadi yang bebas dan setara juga ditempatkan sebagai dasar utama pemikirannya tentang hak.

Karena itu, hakim perlu membedakan antara pertimbangan prinsip dan pertimbangan kebijakan. Pertimbangan kebijakan biasanya digunakan untuk membenarkan suatu keputusan karena keputusan tersebut dianggap dapat mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, atau menciptakan efisiensi.

Sementara itu, pertimbangan prinsip digunakan untuk membenarkan keputusan berdasarkan hak yang dimiliki seseorang dan wajib dihormati oleh negara.

Dalam pandangan Dworkin, hakim terutama harus berfokus pada prinsip yang menentukan hak para pihak dalam perkara, bukan bertindak sebagai pembuat kebijakan yang memilih program sosial mana yang dianggap paling menguntungkan masyarakat.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Dalam konteks inilah gagasan Dworkin tentang “satu jawaban yang benar” (one right answer thesis) perlu dipahami.

Dworkin tidak mengatakan bahwa setiap hakim pasti mengetahui jawaban yang benar atau bahwa jawaban tersebut selalu mudah ditemukan. Gagasan yang ingin disampaikan lebih terbatas: sulitnya suatu perkara tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan hasil berdasarkan keinginan pribadinya.

Stephen Guest menjelaskan bahwa gagasan tersebut berkaitan dengan sifat penilaian dalam argumentasi hukum. Adanya kemungkinan hakim melakukan kesalahan tidak berarti bahwa kebenaran moral tidak ada. Sebaliknya, apabila kebenaran sama sekali tidak dianggap penting, penalaran moral justru dapat berubah menjadi kegiatan membuat alasan secara sembarangan.

Meskipun demikian, gagasan tentang satu jawaban yang benar tetap menjadi perdebatan. Kian Jepson pada 2024, misalnya, berpendapat bahwa Dworkin belum berhasil membuktikan bahwa setiap persoalan hukum yang sulit pasti memiliki satu jawaban yang benar secara mutlak.

Menurutnya, pemikiran Dworkin paling jauh menunjukkan bahwa ruang ketidakpastian dalam hukum sebenarnya tidak sebesar yang selama ini diperkirakan oleh kaum positivis.

Kritik tersebut penting untuk diperhatikan. Namun, sekalipun gagasan tentang satu jawaban yang benar tidak sepenuhnya diterima, pesan utama Dworkin tetap relevan: perbedaan pendapat dalam hukum tidak berarti hakim bebas mengambil keputusan tanpa batas. Hakim tetap harus menjelaskan mengapa putusannya paling sesuai dengan bahan hukum yang tersedia dan paling dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *