Dari Hati Nurani Hakim Menuju Putusan yang Berintegritas
Pemikiran Dworkin memiliki arti penting bagi praktik peradilan di Indonesia. Dalam praktik hukum, istilah “keadilan substantif” terkadang dipertentangkan dengan “kepastian hukum”. Hakim yang mengikuti bunyi undang-undang sering dianggap terlalu formalistis. Sebaliknya, hakim yang menyimpang dari bunyi aturan terkadang langsung dinilai sebagai hakim yang progresif dan lebih mengutamakan keadilan.
Cara pandang seperti itu terlalu sederhana. Dworkin memperlihatkan bahwa hukum dan keadilan tidak selalu harus ditempatkan pada dua sisi yang saling berlawanan. Penafsiran hukum yang berintegritas mengharuskan hakim memulai dari aturan dan bahan hukum yang berlaku, kemudian memahami semuanya berdasarkan prinsip yang paling masuk akal.
Dengan demikian, keadilan bukan alasan untuk mengabaikan hukum. Keadilan justru menjadi bagian dari cara memahami dan menerapkan hukum secara bertanggung jawab.
Oleh sebab itu, ungkapan “berdasarkan keyakinan hakim” tidak seharusnya dipahami sebagai izin bagi hakim untuk memutus perkara hanya berdasarkan intuisi atau perasaan pribadi.
Penelitian pada 2025 yang mengkaji keyakinan hakim melalui teori law as integrity juga menyimpulkan bahwa keyakinan hakim bukanlah sesuatu yang sepenuhnya subjektif. Keyakinan tersebut harus dibangun melalui penafsiran yang bertanggung jawab, hubungan ant prinsip hukum yang konsisten, legalitas, moralitas, dan profesionalitas.
Dalam perkara konstitusional, misalnya, hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan rasa keadilan. Hakim harus menjelaskan hak konstitusional apa yang dirugikan, prinsip apa yang melindungi hak tersebut, bagaimana prinsip itu berhubungan dengan teks Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana putusan-putusan sebelumnya memberikan arah penafsiran, serta mengapa penafsiran yang dipilih dapat menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara.
Dworkin menyebut pendekatan terhadap konstitusi seperti ini sebagai moral reading atau pembacaan moral. Konstitusi memang banyak menggunakan istilah yang memiliki makna moral, seperti kebebasan, persamaan, martabat manusia, dan proses hukum yang adil.
Karena itu, penerapan konstitusi tidak mungkin hanya dilakukan dengan membaca kata demi kata secara mekanis.
Akan tetapi, pembacaan moral bukan berarti hakim boleh memasukkan nilai moral apa pun yang disukainya ke dalam konstitusi. Hakim tetap harus menafsirkan prinsip-prinsip konstitusional dengan memperhatikan susunan, tujuan, dan sejarah perkembangan hukum secara keseluruhan.
Hal yang sama berlaku ketika hakim menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Kekosongan aturan tidak boleh langsung dianggap sebagai kesempatan bagi hakim untuk menciptakan hukum berdasarkan keinginannya sendiri.
Hakim harus terlebih dahulu mencari prinsip-prinsip yang relevan dengan bidang hukum tersebut. Prinsip itu dapat berupa perlindungan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, larangan memperoleh keuntungan dari kesalahan sendiri, kepastian hukum yang wajar, atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diakui.
Kajian di Indonesia pada 2024 mengenai hubungan antara hukum dan moralitas dalam pemikiran Dworkin menjelaskan bahwa law as integrity memandang hukum sebagai rangkaian praktik yang terus berkembang. Rangkaian tersebut harus dipahami melalui prinsip-prinsip moral dan politik, bukan sekadar dianggap sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri.
Penelitian lainnya pada 2025 juga menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran Dworkin, mulai dari kritiknya terhadap positivisme hukum hingga gagasan tentang kesatuan nilai, merupakan bagian dari satu bangunan pemikiran yang saling berhubungan.
Artinya, gagasan-gagasan Dworkin tidak seharusnya dipahami sebagai slogan yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan keseluruhan teorinya.
Dengan demikian, memahami Dworkin hanya sebagai tokoh yang memasukkan moralitas ke dalam hukum merupakan penyederhanaan.
Sumbangan penting pemikirannya justru terletak pada penjelasan mengenai moralitas seperti apa yang dapat digunakan dalam penalaran hukum dan bagaimana moralitas tersebut harus diterapkan.
Penafsiran hukum harus dibangun melalui prinsip, konsistensi, sejarah perkembangan hukum, penghormatan terhadap hak, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hakim yang mengikuti pemikiran Dworkin bukanlah hakim yang bebas dari hukum. Sebaliknya, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mengutip pasal-pasal dalam undang-undang. Ia harus mampu menunjukkan bahwa putusannya merupakan kelanjutan yang masuk akal dari keseluruhan praktik hukum dan sekaligus menjadi alasan terbaik untuk membenarkan penggunaan kekuasaan negara.
Karena itu, ungkapan “hakim bukan corong undang-undang” saja belum cukup. Tanpa disiplin dalam menafsirkan hukum, ungkapan tersebut justru dapat digunakan untuk membenarkan kesewenang-wenangan hakim.
Dworkin menawarkan pemahaman yang lebih seimbang: hakim memang bukan sekadar corong undang-undang, tetapi juga bukan pemilik hukum. Hakim adalah penafsir yang harus menghormati sejarah hukum, menguji aturan melalui prinsip-prinsip yang dapat dibenarkan, dan memastikan bahwa setiap putusan tetap menghormati hak warga negara.
Pada akhirnya, keadilan tidak lahir hanya karena seorang hakim merasa bahwa putusannya sudah adil. Keadilan harus dapat dibuktikan melalui argumentasi yang menunjukkan mengapa hukum, ketika dipahami sebagai satu kesatuan prinsip, mengharuskan setiap orang diperlakukan dengan perhatian dan penghormatan yang setara. ***
**Penulis adalah Akademisi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako














