Membaca Kembali Gagasan Dworkin: Hakim Bukan Pembuat Hukum

Mohammad Feir Chalifardy Na'a soal gagasan Dworkin
Mohammad Feir Chalifardy Na'a

Kebebasan Tanpa Batas kepada Hakim

Untuk memahami pemikiran Dworkin, kita perlu melihat kritiknya terhadap positivisme hukum. Dalam bukunya, Taking Rights Seriously, Dworkin mengkritik pandangan yang menganggap hukum hanya terdiri atas aturan-aturan yang sumbernya dapat dikenali, seperti undang-undang, putusan pengadilan sebelumnya, dan kebiasaan yang diakui secara resmi.

Menurut Dworkin, praktik hukum sebenarnya lebih luas daripada itu. Di dalam hukum juga terdapat prinsip-prinsip yang mungkin tidak tertulis secara langsung dalam undang-undang, tetapi tetap digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang.

Salah satu contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan pemikiran Dworkin adalah perkara Riggs v. Palmer pada 1889. Dalam perkara tersebut, Elmer Palmer membunuh kakeknya sendiri agar dapat segera memperoleh harta warisan. Pada saat itu, peraturan waris di New York belum secara tegas menyebutkan bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya akan kehilangan hak untuk menerima warisan.

Meskipun tidak ada aturan yang secara langsung mengatur keadaan tersebut, pengadilan tetap menolak memberikan warisan kepada Palmer. Hakim menggunakan prinsip bahwa seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan salah yang dilakukannya sendiri.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Bagi Dworkin, hakim dalam perkara tersebut bukan sedang menciptakan hukum baru secara bebas. Mereka sebenarnya sedang menemukan dan menerapkan prinsip yang sudah menjadi bagian dari dasar pemikiran hukum.

Dari contoh tersebut kemudian muncul anggapan bahwa hakim yang mengikuti pemikiran Dworkin boleh mengesampingkan undang-undang apabila penerapan aturan menghasilkan keputusan yang dianggap tidak adil.

Anggapan ini juga diperkuat oleh gagasan Dworkin mengenai Hakim Hercules, yaitu gambaran tentang hakim ideal yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kesabaran luar biasa dalam memahami seluruh bahan hukum.

Hercules kemudian sering dibayangkan sebagai hakim yang memiliki kemampuan istimewa untuk menentukan apa yang dianggap benar dan adil berdasarkan moralitasnya sendiri.

Akibatnya, teori Dworkin dianggap dapat memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pengadilan. Sebab, jika penafsiran hukum selalu membutuhkan pertimbangan moral, apakah hukum pada akhirnya hanya akan mengikuti apa yang dianggap baik oleh hakim?

Pertanyaan tersebut memang masuk akal. Namun, persoalannya terletak pada pemahaman yang belum lengkap terhadap pemikiran Dworkin. Ia tidak pernah menyamakan kegiatan menafsirkan hukum dengan kebebasan untuk memilih keputusan sesuka hati.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Ia juga tidak menggambarkan Hakim Hercules sebagai sosok yang memiliki kekuasaan moral tanpa batas dan dapat berdiri di atas hukum.

Gambaran Hakim Hercules sebenarnya digunakan untuk menjelaskan betapa besar tanggung jawab hakim dalam menyusun argumentasi hukum.

Hakim harus memahami konstitusi, undang-undang, putusan terdahulu, dan sejarah pembentukan lembaga hukum. Seluruh bahan tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan yang memiliki hubungan dan dapat dijelaskan secara masuk akal.

Dengan demikian, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu menggunakan pertimbangan moral dan menggunakan keinginan moral pribadi. Dworkin menerima penggunaan pertimbangan moral dalam penafsiran hukum, tetapi menolak keputusan yang hanya didasarkan pada selera atau keyakinan pribadi hakim.

Dalam Law’s Empire, Dworkin menjelaskan bahwa penalaran hukum merupakan kegiatan penafsiran konstruktif (constructive interpretation).

Artinya, hakim tidak sekadar membaca aturan secara harfiah, tetapi berusaha memahami dan menjelaskan hukum dengan cara yang paling baik.

Menurut Dworkin, hukum merupakan hasil penafsiran yang paling dapat membenarkan seluruh praktik hukum sebagai satu kesatuan.

Penggunaan kata “paling baik” memang menunjukkan bahwa penilaian moral dibutuhkan. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa penilaian tersebut harus tetap berhubungan dengan keseluruhan praktik hukum.

Baca Juga:  Oknum Kades di Sigi Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Keluarga Tuntut Keadilan

Hakim tidak memulai pekerjaannya dari keadaan yang kosong. Ia harus mempertimbangkan konstitusi, undang-undang, putusan sebelumnya, prosedur hukum, dan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, Dworkin sebenarnya tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim.

Penafsiran hukum yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu kesesuaian (fit) dan pembenaran (justification). Kesesuaian berarti penafsiran hakim harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan aturan, putusan, dan praktik hukum yang sudah ada.

Sementara itu, pembenaran berarti penafsiran tersebut harus mampu memberikan alasan moral yang paling kuat untuk menjelaskan mengapa hukum seharusnya dipahami dengan cara demikian.

Jika tidak memenuhi unsur kesesuaian, hakim berisiko membuat hukum baru berdasarkan keinginannya sendiri. Sebaliknya, jika hanya memperhatikan kesesuaian tanpa pembenaran, hakim sekadar mengulang aturan dan keputusan masa lalu tanpa mempertanyakan apakah praktik tersebut masih dapat dibenarkan secara moral.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *