Namun, kata dia, berbagai temuan tersebut tidak diikuti dengan tindakan penegakan hukum administratif yang memadai terhadap PT QMB.
Jatam Sulteng menilai pengawasan pemerintah tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan dan pembinaan administratif. Ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan manusia dan lingkungan hidup, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas.
Peristiwa longsor fasilitas limbah PT QMB bukan persoalan biasa. Dalam persidangan terungkap dua kali insiden longsor fatal, yakni peristiwa pada 21 Maret 2025 yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan peristiwa 18 Februari 2026 juga mengakibatkan orang meninggal dunia. Nyawa pekerja melayang akibat dua insiden tersebut.
“Bagi Jatam Sulteng, berulangnya insiden fatal pada fasilitas yang sama seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, memerintahkan audit keselamatan independen, menghentikan sementara kegiatan yang berisiko, serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum,” tegas Taufik.
Namun, berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan, Jatam Sulteng menilai tidak terdapat bukti penjatuhan sanksi administratif terhadap PT QMB atas rangkaian pelanggaran yang dipersoalkan dalam gugatan.
Dalam kesimpulannya, Jatam Sulteng juga membantah seluruh eksepsi Gubernur Sulawesi Tengah yang mempersoalkan gugatan prematur, ketidakwenangan tergugat, gugatan kabur, serta kurangnya pihak dalam perkara.
Jatam Sulteng menegaskan, Gubernur Sulawesi Tengah tidak dapat melepaskan tanggung jawab pengawasan lingkungan hidup begitu saja, terlebih ketika pemerintah provinsi telah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan, melakukan pengawasan, menerima laporan, dan mengetahui adanya insiden longsor fasilitas limbah.



















