“Kewenangan pemerintah harus dijalankan sebagai instrumen perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup, bukan justru menjadi ruang pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi,” katanya.
Dalam perkara ini, Jatam Sulteng menggunakan tiga landasan pengujian, yakni peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta ketentuan hak asasi manusia.
Pembiaran terhadap ancaman pencemaran dan keselamatan manusia dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, kepastian hukum, keterbukaan, serta kewajiban negara untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Melalui kesimpulan perkara ini, Jatam Sulteng meminta Majelis Hakim PTUN Palu untuk menolak seluruh eksepsi Gubernur Sulawesi Tengah, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah terbukti melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa pembiaran terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup oleh PT QMB New Energy Materials, serta mewajibkan Gubernur Sulawesi Tengah memerintahkan audit geoteknik independen terhadap fasilitas penyimpanan tailing B3 PT QMB dengan mengacu pada standar keselamatan internasional.
Kemudian meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengumpulan limbah tailing B3 antara PT QMB dan PT BMS sampai dipenuhinya Persetujuan Teknis dan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan hukum dan mewajibkan pengawasan, evaluasi menyeluruh, dan audit lingkungan hidup terhadap seluruh fasilitas penampungan dan pengelolaan tailing B3 PT QMB.
“Jatam Sulteng menegaskan bahwa perjuangan melalui jalur hukum ini merupakan bagian dari upaya memastikan negara tidak tunduk pada kepentingan korporasi dan tidak mengabaikan keselamatan manusia serta keberlanjutan lingkungan hidup,” sebut Taufik.



















