Fraksi PKS DPRD Palu Dukung Warga Dapatkan Hak di Tambang Poboya

dprd palu
Ketua Fraksi DPRD Palu, Rusman Ramli (kiri), saat memberikan dukungan kepada masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa. / Ist

ReferensiA.id- Upaya masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah ulayat dan penciutan lahan PT Citra Palu Minerals (CPM) di lingkar tambag emas Poboya mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Palu.

“Saya atas nama anggota DPRD Palu dari Fraksi PKS, mendukung penuh aspirasi warga untuk memperjuangkan hak-hak tambang Poboya,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Rusman Ramli saat menerima ribuan masyarakat lingkar tambang yang menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Palu, Rabu 28 januari 2026.

Selain itu, Rusman Ramli juga menegaskan DPRD Palu membuka ruang dialog lintas lembaga dan memfasilitasi aspirasi masyarakat.

“Kita tidak anti terhadap investasi. Kita sangat mengharapkan hal itu untuk kemajuan pembangunan Kota Palu. Namun investasi tersebut harus berpedoman pada keadilan bagi masyarakat. Olehnya kami di DPRD akan memperjuangkan hal itu,” ucapnya.

Pihaknya siap untuk melakukan penandatanganan sejumlah tuntutan warga lingkar tambang emas Poboya.

Baca Juga:  Anggota DPRD Palu Desak hentikan dan Evaluasi SPPG Penyedia MBG di Kayumalue Ngapa

“Saya bersama pak Nurhalis Nur, siap menandatangani tuntutan warga Poboya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Nurhalis Nur menuturkan, pihaknya siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

Ia memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Olehnya, DPRD Palu bersama masyarakat harus bahu membahu dalam menyuarakan aspirasi.

“Mewakili anggota DPRD Kota Palu, kami siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga:  Bukti LHKPN Semua Calon Terpilih DPRD Kota Palu Sudah Diserahkan ke KPU

Untuk diketahui, terdapat tiga poin tuntunan warga lingkar tambang emas Poboya, diantaranya menuntut pengembalian sebagian hak atas tanah ulayat adat yang telah dirampas oleh PT CPM, agar dilakukan penciutan sesegera mungkin, menolak monopoli oligarki atas pengelolaan tambang emas Poboya dan menuntut kedaulatan rakyat pengelolaan tambang emas Poboya, serta meminta kepada pihak pemerintah untuk segera melakukan percepatan penertiban izin wilayah pertambangan rakyat.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *