Kemendagri Setuju 2 Kecamatan Baru di Sulawesi Tengah, Sambori Kepulauan dan Toili Jaya

Kecamatan Baru di Sulawesi Tengah
Ketua DPRD Kabupaten Morowali Kuswandi (kanan) menerima surat tembusan dari Kemendagri terkait pembentukan Kecamatan Sambori Kepulauan. / Ist

ReferensiA.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju pembentukan dua kecamatan baru di Sulawesi Tengah. Keduanya adalah Sambori Kepulauan di Kabupaten Morowali dan Kecamatan Toili Jaya di Kabupaten Banggai.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendari telah menyurati Gubernur Sulawesi Tengah perihal pembentukan dua kecamatan tersebut. Surat bernomor 100.2.4/119/BAK tanggal 6 Januari 2023 itu diteken Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Z A. Surat ditembuskan kepada Bupati dan Ketua DPRD dua kabupaten.

Ketua DPRD Morowali, Kuswandi mengaku sudah menerima surat tersebut pada 12 Januari 2023 yang diserahkan langsung oleh Direktur Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

“Tentu ini adalah suatu kehormatan bagi kita semua khususnya masyarakat Menui Kepulauan yang yang sebelumnya berkehendak membentuk suatu kecamatan baru di wilayah Menui Kepulauan. Harapan itu kini dapat terwujud,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat 13 Januari 2023.

Dia mengatakan, langkah selanjutnya adalah melakukan permohonan nomor registrasi Perda di  Biro Hukum Pemprov Sulteng.

Baca Juga:  Tim Itjen Kemendagri Lakukan Pengawasan Selama 11 Hari di Sulteng

“Sudah kami ajukan kemarin. Ini harus gerak cepat. Setelah itu kami serahkan ke Pemda Kabupaten Morowali untuk pengesahannya sekaligus nanti itu yang akan menandai kapan aktivitas pemerintahan dilaksanakan semua kita serahkan ke pemda,” ujarnya.

Intinya, kata dia bahwa masyarakat di wilayah itu berharap ini bisa cepat karena di sana ada rentang kendali pemerintahan yang mesti segera diatasi. Sesuai tujuannya bahwa pembentukan kecamatan ini adalah untuk memperkuat,  memudahkan atau mendekatkan semua urusan pelayanan pemerintahan.

Baca Juga:  DPRD Sulteng Konsultasikan Raperda Komunikasi dan Informatika ke Kemendagri

“Saya kira selama ini kita semua tahu bagaimana tingkat kesulitan masyarakat kita di sana, rentang kendali urusan pemerintahan yang begitu sulit dan pelayanan yang begitu jauh serta biaya tinggi termaksud ketertinggalan pembangunan Infra-struktur kedepan bisa lebih didorong sehingga wilayah itu cepat tembuh ekonominya,” jelasnya.

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *