Iklan HUT Morowali PT Vale

Komisi II DPRD Sulteng Berkunjung ke BP Batam, Pelajari Cara Pengembangan Kawasan Industri

Komisi II DPRD Sulteng
Komisi II DPRD Sulteng saat berkunjung ke BP Batam. / Ist

ReferensiA.id- Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 27 Oktober 2022.

Kunjungan Komisi II DPRD Sulteng itu dipimpin oleh Ketua Komisi Yus Mangun, bersama Wakilnya HM Nur Dg Rahmatu dan anggotanya masing masing, Suryanto SH MH, Faisal Alatas SH, H Tahir H Siri SE MH, Muslih S Kep NS, Rosmini dan Dra Hj Siti Halima Ladoali.

Baca Juga:  Alimuddin Pa'ada Bicara Soal Radikalisme di Seminar Legislasi Nasional UIN Datokarama Palu

Para Anggota DPRD Sulteng itu diterima oleh Kepala Pusat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BP Batam, Irfan Syakir MAP bersama sejumlah jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Irfan menyampaikan, perkembangan investasi dan pengembangan kawasan yang dilakukan oleh BP Batam dalam kurun beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang luar biasa.

Menurutnya, selain perencanaan yang baik, kekuatan institusi dan daya tarik yang baik, yang paling penting adalah kepemimpinan. Karena kata dia, pemimpin dengan komunikasi yang baik kepada semua pihak, termasuk kepada rakyatnya menjadi hal yang paling penting.

Baca Juga:  DPRD Sulteng Hadiri Rakor Bahas Penanggulangan Kemiskinan

“Kebetulan Wali Kota kami ini dari awal sudah sangat baik komunikasinya dengan semua pihak, termasuk dengan paguyuban yang jumlahnya sangat banyak di daerah ini,” jelas Irfan Syakir.

Sementara itu, sedikit ada lima kunci utama atau Five G yang dilakukan Badan Pengusahaan ( BP) Batam dalam rangka pengembangan investasi dan pengembangan kawasan industri sebagai persiapan daerah penyanggah Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga:  Komisi I DPRD Sulteng Gelar FGD Mengenai Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

Five G yang dimaksud adalah Good Plan, Good Institusi/Regulasi, Good Infrastruktur, Good Attraction dan Good Leadership. Hal itu mengemuka dalam pertemuan dengan Anggota Komisi II DPRD Sulteng.