PT CPM Tidak Bayar Pajak Air Permukaan, Ketua Komisi III DPRD Sebut Bapenda Tidak Maksimal

PT CPM
PT CPM. / ReferensiA.id

Dia bilang, rata-rata perseroan belum membayar PAP sejak izin telah diberikan.

“Tapi bukan salahnya mereka, karena Pemda juga tidak tagih. Harusnya Dispenda (Bapenda) yang sediakan tagihannya, bukan menunggu dari wajib pajaknya,” ujar Sonny Tandra.

Dia menyebut potensi pendapatan daerah hilang begitu saja karena Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak bekerja maksimal. Persoalan PAP disebut juga terjadi PT Poso Energy, PT IMIP dan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai.

Ada pula perusahaan yang sudah membayar PAP, namun dianggap tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya diterima oleh Pemda.

“Sebagai pembanding, di Sorowako (pembangkit listrik) 360 megawatt bayar Rp85 miliar setiap tahun, di Poso Energy 515 megawatt bayarnya tidak sampai Rp20 miliar per tahun. Berarti ada yang tidak benar ini,” kata dia.

Soal permasalah PAP, Sonny Tandra pun mendorong agar dilakukan perubahan peraturannya, dalam hal ini Peraturan Gubernur (Pergub).

“Saya secara pribadi minta Pergub diubah, soal tarif dan intensitas penagihannya,” tegas dia.

Dia juga berharap agar Bapenda serius mengurusi masalah itu, tidak lagi menjnggu wajib pajak, tapi pro aktif. Ia bahkan mendorong agar Pemda menyediakan dan memasang meteran untuk mendapatkan pendapatan maksimal.

“Kalau kita tunggu wajib pajaknya, tentu mereka sebagai pengguna maunya bayarnya seminim mungkin,” tandasnya. RED

Dapatkan Update Berita Terbaru di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *