Iklan HUT Morowali PT Vale

Ada 52 Mobil dan Motor, Begini Cara Ikut Lelang Randis Pemprov Sulteng

Randis pemprov sulteng dilelang
Puluhan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilelang. / Ist

ReferensiA.id- Ada 52 unit kendaraan dinas (randis) milik pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dilelang. Barang milik daerah (BMD) Pemprov Sulteng itu terdiri atas 36 unit mobil dan 16 sepeda motor.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tengah, Agung J Tambing SH menjelaskan, tahapan atau proses lelang randis Pemprov Sulteng ini telah dimulai sejak pekan lalu, yakni pengumuman dan tahapan lainnya.

Baca Juga:  Penjualan Kalla Toyota Melejit di Kuartal Pertama 2022

Dia mengatakan, lelang merupakan suatu rangkaian akhir dari suatu proses panjang terkait dengan pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas.

Proses itu, kata dia sesuai dengan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 terkait pedoman bagi pemerintah daerah dalam dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Agung J Tambing berharap dalam proses lelang para peserta mengikuti lelang bersaing secara terbuka karena semuanya serba transparan.

Baca Juga:  Kalla Toyota Day Hadir Lagi Selama 3 Hari, Ini Promo yang Ditawarkan

“Siapa yang menginginkan sebuah kendaraan harus memberikan penawaran setinggi-tingginya,” ujar Agung J Tambing pada acara sosialisasi dan pelaksanaan lelang barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Gudang Induk Provinsi, Jalan Soekarno Hatta, Rabu 6 April 2022.

Agung J Tambing menjelaskan, proses lelang BMD kali ini menawarkan 36 unit kendaraan roda empat dan 16 unit kendaraan roda dua kendaraan dinas (randis).

Baca Juga:  Test Drive Berhadiah Mobil, Segera ke Diler Kalla Toyota

Proses lelang kendaraan dinas diawali dari usulan dari kepala OPD yang ditunjukkan kepada Gubernur. Setelah mendapat persetujuan dan perintah dari Gubernur, selanjutnya pihak BPKAD melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah melakukan verifikasi dari usulan masing-masing OPD terkait dengan persyaratan.