ReferensiA.id- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengisyaratkan pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi ini.
Dana CSR atau corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) bakal dimanfaatkan dalam bentuk program bantuan sembako.
Hal itu mengemuka dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sesulteng di kantor Bappeda Sulteng, Kamis 23 Februari 2023.
Rapat dihadiri Wakil Walikota Palu dr Reny A Lamadjido, Wakil Bupati Donggala Moh Yasin, Wakil Bupati Poso M Yasin Mangun, dan Wakil Bupati Tolitoli Moh Besar Bantilan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr Rudi Dewanto SE MM dalam rapat itu mengisyarakan pemanfaatan dana CSR perusahaan dalam bentuk program bantuan sembako untuk membantu masyarakat miskin perkotaan.
Pemerintah kabupaten kota diminta secara kontinu memuktahirkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE agar program bantuan tepat sasaran.
“Sebelum BPS turun menyurvei ke wilayah (kabupaten kota) masing-masing, saya harap masyarakat kita sudah terkena intervensi (bantuan sembako),” tandas Rudi Dewanto seperti dikutip siaran pers.
Kemiskinan meningkat di perkotaan
Dia menjelaskan, pada periode September 2022 kemiskinan di Sulteng lebih rendah jika dibandingkan Maret 2022 atau terjadi penurunan dari 12,33% menjadi 12,30% (turun 0,03%). Tapi, ada anomali dibaliknya.
“Kemiskinan di wilayah perkotaan (justru) meningkat dari 9,03% pada Maret 2022 menjadi 9,13% pada September 2022,” kata Rudi Dewanto.
Labih jauh dalam sambutan gubernur terungkap bahwa faktor kenaikan BBM pada periode tadi jadi pemicunya.
“Kenaikan BBM beberapa waktu lalu (September 2022) telah menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga memberi efek kejut khususnya pada masyarakat perkotaan yang harus mengeluarkan lebih banyak biaya,” urai asisten.
