ReferensiA.id – Ketua Persatuan Perangkat Desa Provinsi Sulawesi Tengah Moh Fikri mengajukan permintaan kepada gubernur Sulawesi Tengah agar memberikan imbauan kepada seluruh bupati dan kepala desa.
Imbauan itu setidaknya berisi tiga hal. Pertama, soal perlunya keseragaman kesejahteraan perangkat desa. Kedua, perlindungan perangkat desa agar tidak ada pergantian sewenang wenang oleh kepala desa. Dan, ketiga harus ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat desa.
Permintaan disampaikan Fikri saat audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura di ruang kerja Gubernur, Jumat 13 Januari 2022. Fikri hadir bersama pembina Persatuan Perangkat Desa Zulkifli dan sejumah pengurus.
Fikri menyampaikan perlu dukungan Gubernur Sulawesi Tengah terhadap keberadaan perangkat desa se Sulawesi Tegah yang berjumlah mencapai 20.000 orang.
Menurutnya, perlu ada regulasi atau imbauan gubernur kepada seluruh bupati dan kepala desa terkait dengan keseragaman kesejahteraan perangkat desa, perlindungan perangkat desa agar tidak ada pergantian sewenang-wenang oleh kepala desa, juga harus ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat desa, ungkap Fikri.
Selain tiga hal itu, Pembinan Persatuan Perangkat Desa Provisi Sulawesi Tengah Zulkifli menyampaikan bahwa alokasi dana desa sebesar Rp9,7 triliun belum memberikan dampak yang berarti dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, kata dia perlu peningkatan sumber daya manusia bagi kepala desa dan perangkat desa.
Mengenai masukan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan akan dibuatkan surat imbauan dan petunjuk dari Gubernur, Bupati dan Kepala Desa.
Gubernur juga berpesan kepada semua pihak agar tidak ada dendam dendam politik, khususnya kepada bupati , walikota dan kepala desa. Dia mengajak membangun daerah dengan melibatkan semua pihak tanpa ada dendam politik.
