ReferensiA.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) profesional, akuntabel, hati-hati serta mengedepankan prinsip syariah dalam mengelola dana haji.
Hal tersebut ditekankan Presiden saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji di Istana Negara, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.
“Ini saya titip, hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat,” ujar Presiden dikutip laman Sekretariat Kabinet.
Presiden mengatakan dana kelolaan BPKH sangat besar, mencapai Rp165 triliun. Ini menyebabkan kinerja dan gerak-gerik BPKH selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.
“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH Rp165 triliun, gede banget itu dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya tiitip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH,” ujarnya.
Presiden pun meminta agar dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman. Saat ini, sebanyak 75 persen dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.
“Alhamdulillah, ini tempat aman, berada di BI. Dua persen diinvestasikan langsung, investasi langsung 2 persen. Menurut saya juga masih aman. Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu. Jangan sampai berkasus seperti itu,” ujarnya.
Kepala Negara menyebutkan, pemerintah dan DPR telah menetapkan biaya ibadah haji sebesar Rp93,4 juta. Sebanyak 40 persen dari biaya tersebut dipenuhi dari hasil investasi dana kelolaan BPKH.
