ReferensiA.id- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah, Dra Novalina MM mengungkapkan, pada tahun 2024 jumlah usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sulteng sebanyak 2.235. Namun, dari jumlah tersebut yang disetujui 1.337 atau 59,82 persen.
Novalina menyampaikan hal itu saat memimpin rapat terkait pengelolaan anggaran proyek strategis, pokir DPRD, pelaksanaan hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun 2023.
Rapat dilaksanakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruang Vidcom Kantor Gubernur Sulteng, Kamis 3 Agustus 2023.
Dikutip siaran pers, Novalina memaparkan, APBD Sulteng tahun 2024 Rp5,4 triliun atau tepatnya Rp5.418.637.590.713. Adapun anggaran pokir Rp142 miliar (Rp.142.071.000.000) atau 2,62 persen.
Pokir adalah aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota dewan untuk diperjuangkan saat pembahasan anggaran bersama eksekutif.
Kepada KPK dan pimpinan OPD yang hadir, Novalina memaparkan soal pokir DPRD secara umum terdapat tiga kendala dan hambatan.
Pertama, ketidaksepahaman dalam penginputan usulan pokir yaitu ketidaksesuaian usulan pokir dan tugas dan fungsi (tusi) OPD.
Dua, pokir dialihkan karena tidak sesuai kewenangan OPD (2023). Tiga, aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang sering mengalami gangguan dan maintenance sehingga penginputan pokir agak terkendala.
Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala dimaksud direncanakan tindak lanjut perbaikan. Yakni, melakukan pemaparan setiap OPD di hadapan seluruh anggota dewan terkait dengan tusi serta program kegiatan yang dilaksanakan.
Tindak lanjut lainnya adalah melaksanakan Bimtek kepada seluruh Kasubag program atau yang disetarakan terhadap pemenuhan indikator kinerja kunci sehingga usulan pokir dapat menunjang kinerja perangkat daerah.