ReferensiA.id- Koordinator Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng), Moh Taufik mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk mengajukan ke pemerintah pusat izin tambang rakyat, khususnya di Poboya.
“Pemerintah dapat menetapkan lokasi tambang rakyat sehingga penambang tidak menambang di lokasi yang membahayakan,” kata Taufik saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Mengungkap Realita Penambangan Emas Liar di Kota Palu yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulteng di Palu pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Serial diskusi Menelusuri Luka Bumi Palu ini mengungkap berbagai aspek terkait dampak penambangan liar, masalah lingkungan, sosial, dan konsekwensi hukum. Sekaligus merumuskan solusi yang menjadi rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Taufik mengatakan, masyarakat sekitar Poboya bermata pencaharian sebagai penambang. Karena itu, perlu ditetapkan lokasi tambang rakyat yang layak sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan tidak membahayakan penambang.
Penambangan emas ilegal di Kota Palu bisa memicu konflik sosial, dampak buruk lingkungan, hingga masalah perekonomian. Karena itu, salah satu solusinya adalah pemerintah menetapkan lokasi tambang rakyat.
Taufik mengatakan, pertambangan ilegal yang masif di Sulteng terkhusus di Kota Palu sangat buruk dampaknya bagi lingkungan.
Penambangan ilegal memberikan kerugian bagi masyarakat lingkar tambang bahkan negara sekalipun.
“Tambang-tambang rakyat ini seringkali disusupi pemodal yang tidak bertangnggung jawab selain ongkosnya murah dan keuntunganya berlipat ganda, padahal di dalam itu ada kerugian negara yang sebenarnya negara tidak mendapat apa-apa, yang sengsara sebenarnya masyarakat di lingkar tambang karena seperti di Poboya,” ujar Taufik.
