Iklan HUT Morowali PT Vale

Komisi II DPRD Sulteng dan Bupati Tolitoli Bahas Hal Strategis Pembangunan Daerah

Komisi II DPRD Sulteng
Anggota Komisi II DPRD Sulteng saat melakukan pertemuan dengan Bupati Tolitoli. / Ist

ReferensiA.id- Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun SE menggelar pertemuan dengan Bupati Tolitoli Amran H Yahya membahas hal-hal strategis pembangunan daerah. Pertemuan dilaksanakan di aula Kantor Bupati Tolitoli, Kamis 17 November 2022.

Amran H Yahya didampingi Asisten Administrasi Umum, Usman Taba beserta jajaran kepala OPD Pemkab Tolitoli.

Yus Mangun SE hadir bersama Anggota Komisi II DPRD Sulteng yakni, Faizal Alatas SH, Hj A Rosmini Batalipu dan Hj Sitti Halima Ladoali SE. Kunjungan kerja anggota DPRD Sulteng ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan 3 sampai 4 kali.

Baca Juga:  Profil Yahdi Basma, Anggota DPRD Sulteng 2 Periode yang Jadi DPO Kejari Palu

Yus Mangun memaparkan beberapa point- point penting dari pelaksanakan kunjungan kerja tersebut.

Di antaranya terkait target pendapatan hasil daerah tahun 2022, Pemkab Tolitoli sebesar Rp35,5 milliar.

Dari target tersebut, telah terealisir sebesar Rp34,9 milliar rupiah pada triwulan ke-3.

“Sekitar Rp1,4 miliar tersisa target penetapan penerimaan pada tahun 2022. Sehingga diperkiraan akan melampaui target tersebut,” kata Yus Mangun seperti dikutip siaran pers yang diterima ReferensiA.id, Sabtu 19 November 2022.

Baca Juga:  DPRD Sulteng Koordinasi Antar Daerah Terkait Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir Jakarta

Tetapi, lanjut dia, Pemkab Tolitoli, masih memiliki tunggakan yang terdiri dari pembayaran kendaraan dinas roda empat sebanyak 87 dari 283 unit dan kendaraan roda dua 434 dari 1.710 unit. Total 521 dari 1.993 unit kendaraan dinas.

Yus Mangun, politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan kabar baik bahwa untuk penerimaan dana bagi hasil dari provinsi untuk Kabupaten Tolitoli mencapai Rp35,5 miliar.

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Sulteng Kunjungan ke PT CPM

Penerimaan tersebut berasal dari beberapa sektor yaitu pajak langsung (PKB) Rp 4,7 milliar, BBMKB (Rp5,3 miliar), PBBKB (Rp12,1 milliar), PAP (Rp57 juta) dan pajak rokok sebesar Rp13,2 milliar.