Iklan HUT Morowali PT Vale

Kejati Sulteng Selesaikan 2 Kasus Penganiayaan dengan Musyawarah

Kejati Sulteng
Kajati Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy saat mengikuti secara daring penyelesaian perkara melalui Rumah Restorative Justice, Kamis 23 Juni 2022. / Ist

ReferensiA.id- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) menyelesaikan dua kasus penganiayaan melalui upaya restorative justice pada Kamis, 23 Juni 2022.

Penyelesaian dua perkara melalui Rumah Restorative Justice tersebut merupakan kasus penganiayaan yang diajukan oleh cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Parigi Moutong di Tinombo dan Cabjari Banggai di Pagimana.

Permintaan penyelesaian perkara melalui jalur keadilan restorative itu diikuti secara daring oleh Kepala Kejati (Kajati) Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy dan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulteng Fithrah.

Baca Juga:  Kejati Sulteng Tahan Kadis PUPR Banggai Laut Tersangka Korupsi Stadion

Proses penyelesaian perkara di Rumah Restorative Justice itu jiga dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI Dr Fadhil Zumhana, secara daring.

Sementara kedua perkara yang diajukan untuk dihentikan penuntutannya tersebut masing-masing dari Cabjari Tinombo atas nama Jefri Bin H Kadir, yang diduga melanggar pasal 351 ayat (1) akibat menganiaya kakak kandungnya sendiri atas nama Ulfa Binti H Kadir.

Baca Juga:  Kejati Sulteng Tahan Lagi 1 Tersangka Kasus Suap Kepala KUPP Bunta

“Kemudian dari Cabjari Pagimana atas nama Ruslan Labukang alias Ulan yang diduga melanggar pasal 351 ayat (1) akibat menganiaya saksi korban atas nama Hengki Eka Adi Saputra,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulteng Reza Hidayat dalam keterangannya.

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik masing-masing, jaksa fasilitator pada Cabjari Tinombo dan Cabjari Pagimana kemudian memediasi kedua perkara tersebut di Rumah Restorative Justice.

Baca Juga:  Tim Tabur Kejati Sulteng Berhasil Tangkap DPO Kasus Korupsi

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan saksi korban, serta dilaksanakan seluruh proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI nomor 20 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, kedua Kacabjari kemudian melaporkan pelaksanaan penyelesaian perkara secara berjenjang.