Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulteng berharap seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, dapat dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dibiayai melalui APBD benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
“Atas nama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kami menyambut baik kehadiran tim KPK RI. Kami berharap pengelolaan anggaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah semakin transparan, terukur, akuntabel dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Penguatan sistem tata kelola yang baik merupakan langkah penting untuk menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi,” ujarnya.
Ia juga menekankan, komitmen pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas internal, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam membangun budaya integritas di setiap lini pemerintahan.
Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan supervisi ini, KPK RI terus mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta memastikan pengelolaan APBD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas dan bebas dari korupsi.
