Iklan HUT Morowali PT Vale

Syarat Dapat Bantuan Rp1 Juta Bukan Kartu Sulteng Sejahtera

Syarat dapat bantuan rp1 juta
Proses penyaluran bantuan Rp1 juta per keluarga di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. / Ist

ReferensiA.id- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai menyalurkan program Bantuan Tunai (Bantu) sebesar Rp1 juta untuk keluarga miskin di daerah itu sejak Kamis, 27 April hingga 29 April 2022 besok.

Banyak warga yang kemudian mempertanyakan syarat dapat bantuan Rp1 juta per keluarga tersebut. Ada yang menyangka bantuan itu diberikan kepada pemegang Kartu Sulteng Sejahtera. Kartu yang sempat dikeluarkan oleh pasangan Rusdy Mastura – Ma’mun Amir saat masih mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baca Juga:  Begini Cara Cek Penerima BLT BBM Rp300 Ribu

Kartu Sulteng Sejahtera itu sempat dibagikan kepada masyarakat. Setidaknya ada lima poin manfaat yang dijanjikan bagi pemegang kartu tersebut. Salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp1 juta per keluarga.

Namun pada perjalanannya, Kartu Sulteng Sejahtera itu ditarik atas rekomendasi Bawaslu dan KPUD lantaran dianggap melanggar administrasi.

Meski begitu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah itu akhirnya tetap merealisasikan janji Rp1 juta per keluarga tersebut.

Baca Juga:  Bantuan Rp1 Juta per KK di Sulteng Cair Sebelum Lebaran

Syarat dapat bantuan Rp1 juta per keluarga itu pun bukan lagi pemegang Kartu Sulteng Sejahtera. Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Siti Hasbia N Zaenong, ada beberapa kriteria yang jadi syarat keluarga penerima manfaat program Bantu.

Antara lain syarat untuk terima bantuan Rp1 juta per keluarga itu adalah keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan semisal Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca Juga:  Tahap Awal, 564 KK di Sigi Terima Bantuan Rp1 Juta

“Gubernur dan Wagub kan punya ide-ide, bagaimana bisa membantu keluarga tidak mampu pada saat perayaan hari raya. Tapi ide-ide itu kan harus dibingkai dengan aturan-aturan atau regulasi yang mendukung, dan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Maka disusunan juknis (petunjuk teknis) Program Bantuan Tunai (Bantu) dan sudah mendapat legal opini dari BPKP,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi saat ditemui di kantornya, Kamis 28 April 2022.