“Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri.
Rakernas tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari tingkat nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Selain persoalan pemekaran, forum juga membahas isu strategis lainnya, yakni mengenai pengaturan dan distribusi keuangan daerah.
Dalam pembahasan tersebut mengemuka pentingnya pengaturan keuangan daerah yang lebih proporsional dan berkeadilan. Daerah dinilai perlu memperoleh ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi masing-masing.
Persoalan keuangan daerah menjadi penting dalam konteks pemekaran, sebab daerah otonomi baru membutuhkan dukungan fiskal dan sistem pembiayaan yang jelas agar mampu menjalankan pemerintahan secara efektif serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bagi DPRD Sulawesi Tengah, kehadiran H. Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Lalusu dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya membawa dan mengawal aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Melalui Rakernas ini, berbagai aspirasi mengenai pembentukan DOB diharapkan dapat terus dikawal melalui komunikasi dan pembahasan antara daerah, DPR RI, DPD RI, serta pemerintah pusat, termasuk terkait kebijakan moratorium dan penguatan sistem keuangan daerah. ***
