ReferensiA.id- Koordinator dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basuki Haryono mengingatkan jangan ada uang ketuk palu dalam pembahasan anggaran di DPRD.
Basuki menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dalam Pembangunan, di Hotel Grand Orchard Kemayoran, Jakarta.
Bimtek DPRD Sulteng yang berlangsung pada 18 sampai dengan 21 Mei 2023 diikuti Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira SP MP bersama unsur pimpinan lainnya masing-masing Waket I HM Arus Abdul Karim, Wakil Ketua II Hj Zalzulmida A Djanggola SH CN serta seluruh anggota DPRD Sulteng, termasuk Sekprov Sulteng Dra Novalina MM.
Pada kegiatan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulteng itu, para wakil rakyat dari Sulteng mendapatkan materi antara lain membahas tentang pencegahan, pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan Pemda.
Selain itu, materi tentang peningkatan penyusunan APBD 2023 dalam perspektif perencanaan anggaran daerah.
Dalam materinya, Basuki menguraikan, praktik yang harus dihindari mulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.
”Jangan sampai ada uang ketuk palu,” tegas Basuki.
Basuki kemudian membahas soal dana pokir anggota DPRD.
Dia juga menyampaikan upaya pencegahan korupsi oleh KPK selang waktu beberapa tahun terakhir ini, serta data-data kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil dilakukan oleh KPK.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim membuka kegiatan tersebut. Hadir pula Rektor Universitas Budi Luhur Prof Dr Ir Wendi Usino MSc selaku pihak penyelenggara yang digandeng oleh Sekretariat DPRD Sulteng dalam menggelar kegiatan rutin tahunan DPRD Sulteng ini.
Sementara itu, pada sesi tanya jawab, sejumlah peserta Bimtek, mulai dari Waket I Arus Abdul Karim, Ketua Komisi I Dra Hj Sri Inraningsih Lalusu, MBA, Ketua Komisi II Yus Mangun SE, Muhaimin Yunus SE, Suryanto SH, MH, Ronald Gulla ST, termasuk Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH mengajukan sejumlah pertanyaan.
